Kabarkarya.com | Jakarta – Penyelenggaraan pelantikan nasional Srikandi Jaga Desa menjadi momentum penting dalam memperkuat peran perempuan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan desa.
Pada kesempatan yang sama, kolaborasi antara Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) juga resmi dibangun melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna mendukung pengawasan dan publikasi program-program strategis pemerintah.
Bertempat di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026), pendiri Srikandi Jaga Desa sekaligus Utusan Khusus Presiden RI, Hashim S. Djojohadikusumo, memimpin langsung pelantikan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dari seluruh Indonesia.
Mengusung tema “Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera”, organisasi yang merupakan sayap resmi ABPEDNAS tersebut diharapkan menjadi wadah pemberdayaan perempuan dalam mendukung pembangunan desa, mengawal program pemerintah, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Dalam prosesi tersebut, Ella Nurlaela Tubagoes resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa bersama jajaran pengurus tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Acara turut dihadiri sejumlah pejabat negara, pimpinan kementerian dan lembaga, direksi BUMN, kepala daerah, serta tokoh masyarakat. Hadir pula Rahmat Mirzani Djausal dan Sherly Tjoanda Laos yang juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.
Dalam sambutannya, Hashim menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat memerlukan pengawasan yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa.
“Program-program pemerintah memiliki tujuan yang sangat baik. Namun pelaksanaannya harus dikawal bersama agar berjalan sesuai sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Hashim.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk organisasi perempuan dan media.
Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ABPEDNAS dan SMSI. Kesepakatan tersebut ditandatangani Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, bersama Ketua Umum SMSI, Firdaus.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat publikasi, edukasi, serta penyebarluasan informasi mengenai pembangunan desa, sekaligus mendukung pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).
Sebagai bagian dari implementasi kerja sama, SMSI yang memiliki sekitar 3.181 perusahaan media siber anggota di seluruh Indonesia bersama ABPEDNAS juga akan membentuk Pokja News Room Jaga Desa di berbagai kabupaten dan kota.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), media massa, dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola desa yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pelantikan nasional Srikandi Jaga Desa dan penandatanganan kerja sama ABPEDNAS-SMSI menjadi tonggak baru dalam membangun kolaborasi antara perempuan, media, dan pemerintah untuk mengawal pembangunan desa yang maju, mandiri, serta berkelanjutan. Acara kemudian ditutup dengan penyerahan penghargaan, hiburan, dan sesi foto bersama.
