Kabarkarya.com | Jakarta – Politikus senior Partai Golkar sekaligus anggota Fraksi Golkar DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, membantah keterlibatan dirinya dalam isu rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang beredar melalui selebaran digital.
Ia menilai informasi tersebut berpotensi memicu kegaduhan dan memperkeruh soliditas internal partai. Dalam flyer yang beredar, Munaslub Golkar disebut-sebut bakal digelar pada 29 November 2026.
Namun, Doli menegaskan tidak mengetahui asal-usul maupun pihak yang menyebarkan informasi tersebut. Ia juga memastikan tidak pernah terlibat dalam agenda yang dikaitkan dengan rencana Munaslub.
Menurutnya, setiap dinamika organisasi harus tetap berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta mekanisme resmi partai.
“Saya paham betul bahwa tata cara berorganisasi telah diatur sepenuhnya dalam AD/ART dan peraturan organisasi yang harus dipatuhi bersama,” tegas Doli dalam keterangan tertulisnya.
Doli sekaligus membantah adanya keretakan hubungan antara dirinya dengan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Ia menyebut komunikasi dan koordinasi keduanya selama ini berjalan baik, harmonis, dan produktif.
Bahkan, keduanya telah berkomunikasi langsung untuk menyikapi dinamika politik yang berkembang. Dari komunikasi tersebut, Doli menyebut ada indikasi pihak-pihak tertentu yang berupaya memanfaatkan situasi demi kepentingan politik pribadi.
“Kami menyadari bersama bahwa dalam situasi dan dinamika yang sedang dihadapi bangsa saat ini, pasti ada saja pihak yang berupaya memperkeruh suasana. Kami mendeteksi adanya pihak ‘komprador’ yang justru berasal dari internal kami sendiri,” ungkapnya.
Karena itu, Doli meminta seluruh kader tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Ia mengingatkan agar isu Munaslub tidak dijadikan alat untuk membangun friksi maupun mengganggu konsolidasi internal Golkar.
Menurutnya, saat ini Golkar harus lebih fokus menjalankan tanggung jawab politiknya dalam menjaga kepentingan bangsa dan negara, bukan terseret pada agenda yang disebutnya sebagai kepentingan politik kerdil.
Doli juga menegaskan komitmennya untuk mendukung stabilitas kepemimpinan nasional dan mengawal pemerintahan Presiden. Sikap tersebut, kata dia, merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional sebagai kader partai.
“Golkar harus berada di depan untuk menjaga dan mengawal Presiden sebagai bentuk komitmen konstitusional terhadap negara. Dan saya, sebagai kader Golkar, akan berada di garda terdepan untuk itu,” pungkasnya.
Dengan pernyataan tersebut, Doli menegaskan bahwa isu Munaslub yang mencatut namanya tidak mencerminkan sikap maupun agenda politik yang dijalankannya. Ia meminta soliditas partai tetap dijaga di tengah berkembangnya berbagai dinamika politik. */red)
