Kabarkarya.com | Kota Malang – Hikmah Bafaqih resmi memegang kendali kepemimpinan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang untuk masa bakti 2026–2031.
Pengukuhan yang berlangsung di Savana Hotel, Sabtu (17/10/2026) malam, menjadi momentum bagi Hikmah untuk memperkuat konsolidasi internal, menata kinerja organisasi, dan mendorong regenerasi kader di tubuh partai.
Di bawah kepemimpinannya, DPC PKB Kota Malang mengusung komposisi kepengurusan yang didominasi figur muda potensial.
Formasi tersebut menempatkan Hikmah sebagai ketua, Saniman Wafi sebagai sekretaris, serta Putri Aidillah Nurfitriyah Kriswanto sebagai bendahara. Sementara jajaran wakil ketua diisi M. Anas Muttaqin, Damanhuri, Arif Wahyudi, dan sejumlah figur lainnya.
Komposisi ini menjadi bagian penting dari agenda kepemimpinan Hikmah dalam mengonsolidasikan kekuatan kader lintas generasi.
Tantangannya bukan sekadar membangun struktur organisasi, melainkan memastikan seluruh jajaran bergerak dalam satu arah, dengan pembagian tanggung jawab dan kinerja yang terukur.
Pengukuhan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, dua mantan Wali Kota Malang HM Anton atau Abah Anton dan Sutiaji, jajaran kiai, pimpinan lintas partai politik, Bawaslu, KPU, serta ratusan kader dan simpatisan.
Salah satu penekanan Hikmah dalam kepemimpinannya adalah membangun budaya organisasi yang tidak berhenti pada formalitas kepengurusan.
Ia mengungkapkan, mekanisme pengawasan terhadap kinerja fraksi dan pengurus telah berjalan sejak konsolidasi kepengurusan mulai dilakukan sekitar 4,5 bulan lalu.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa penataan organisasi menjadi agenda yang telah berjalan sebelum pengukuhan resmi dilaksanakan.
Dengan fondasi konsolidasi itu, kepengurusan periode 2026–2031 diharapkan dapat melanjutkan kerja organisasi secara lebih terarah dan bertanggung jawab.
Bagi Hikmah, ukuran keberhasilan partai tidak cukup dilihat dari soliditas kader atau keberadaan struktur hingga tingkat bawah. Partai juga harus mampu membuktikan bahwa aktivitas politik dan kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
Ia pun mengajak seluruh pimpinan partai politik di Kota Malang untuk bersama-sama memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik, terutama di kalangan generasi muda.
“Tugas kita semua, para pimpinan parpol, adalah membuktikan bahwa keberadaan partai politik dan produk kebijakan publiknya benar-benar dapat dipercaya dan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat,” ujar Hikmah.
Pernyataan tersebut menegaskan fokus kepemimpinannya pada akuntabilitas dan pelayanan publik. Hikmah mengingatkan bahwa partai politik menerima bantuan keuangan negara, sementara para wakil rakyat memperoleh penghasilan dari jabatan publik.
Karena itu, setiap fasilitas dan anggaran harus diimbangi dengan pertanggungjawaban melalui pengabdian kepada masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Hikmah, perhatian terhadap persoalan sosial juga menjadi bagian dari arah gerak DPC PKB Kota Malang.
Salah satu wujudnya adalah memberikan ruang tampil bagi kelompok musik disabilitas netra dari UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Janti Malang, di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
Hikmah bahkan meminta Wali Kota Malang Wahyu Hidayat agar kelompok musik tersebut memperoleh kesempatan tampil dalam agenda resmi pemerintah daerah.
Upaya ini menjadi dorongan agar penyandang disabilitas mendapatkan ruang partisipasi yang lebih luas dalam kehidupan sosial dan kegiatan publik.
Pada sektor ekonomi, Hikmah turut mendorong penguatan UMKM melalui kebijakan internal yang mewajibkan belanja produk UMKM binaan partai.
Sementara dalam aspek lingkungan, DPC PKB Kota Malang menerapkan gerakan No Plastic dengan menyediakan air minum isi ulang dalam setiap agenda organisasi.
Sejumlah langkah tersebut memperlihatkan cakupan agenda yang ingin dibangun melalui kepengurusan baru: penguatan organisasi, kepedulian sosial, dukungan terhadap ekonomi kerakyatan, dan perhatian terhadap kelestarian lingkungan.
Hikmah juga menempatkan kolaborasi sebagai bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Malang. Ia menilai pembangunan daerah membutuhkan komunikasi dan kerja bersama antara partai politik, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta jajaran Nahdlatul Ulama (NU).
Semangat kolaborasi tersebut sejalan dengan pesan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang menekankan pentingnya peran partai politik dalam memperkuat literasi demokrasi, membuka ruang dialog dengan generasi muda, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan politik.
Bagi Hikmah, penguatan hubungan lintas elemen menjadi penting agar dinamika politik tidak berhenti pada perbedaan kepentingan, tetapi dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. (dunk)
