Kabarkarya.com | lumajang — Tumpak Sewu tak hanya mengejar gemerlap sebagai destinasi wisata unggulan Jawa Timur. Kawasan wisata di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, mulai memperkuat fondasi sebagai destinasi ramah Muslim dengan membenahi legalitas pelaku usaha di dalamnya.
Langkah konkret dilakukan Pokdarwis Tumpak Sewu bersama Muspika Pronojiwo dengan memfasilitasi sertifikat halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis bagi pelaku UMKM di kawasan wisata tersebut.
Program ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026, sekaligus mendorong pelaku usaha agar tidak hanya mengandalkan produk yang laris, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan standar pelayanan yang semakin baik.
Sejumlah pelaku UMKM menerima sertifikat halal secara langsung. Kepala Desa Sidomulyo turut menyerahkan sertifikat tersebut, disaksikan perwakilan Kecamatan Pronojiwo dan Polsek Pronojiwo.
Ketua Pokdarwis Tumpak Sewu, Abdul Karim, menilai fasilitasi tersebut menjadi langkah penting bagi penguatan UMKM sekaligus kualitas destinasi.
“Kami merasa senang dengan adanya fasilitasi sertifikat halal dan NIB gratis. Ini sangat membantu pelaku usaha, karena mereka mendapatkan pendampingan untuk legalitas produk sekaligus legalitas usahanya,” ujar Abdul Karim.
Menurutnya, pengembangan Tumpak Sewu tidak boleh hanya diukur dari tingginya jumlah wisatawan. Kesiapan pelaku usaha, legalitas, keamanan hingga kenyamanan wisatawan juga harus menjadi bagian dari pembangunan destinasi.
“Kami ingin UMKM di Tumpak Sewu semakin maju, tertib dan memiliki kepastian dalam menjalankan usahanya. Pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengejar jumlah kunjungan,” tegasnya.
Sementara itu, tenaga ahli pariwisata sekaligus fasilitator sertifikasi halal dan NIB, Dwi Juniarto, mengatakan respons pelaku UMKM terhadap program tersebut sangat positif.
Pendampingan dilakukan untuk membuka pemahaman pelaku usaha bahwa legalitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan dan daya saing usaha.
“Selama ini kami terus melakukan pendampingan agar pelaku UMKM memahami pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal. Respons mereka sangat positif,” kata Dwi.
Program tersebut melibatkan kolaborasi sejumlah pihak, termasuk BPJPH, IPNU, HCCM dan berbagai unsur lainnya.
Dwi optimistis Tumpak Sewu dapat menjadi salah satu contoh penerapan Muslim-Friendly Tourism di Jawa Timur.
“Ramah Muslim bukan hanya tentang sertifikat halal. Tetapi juga bagaimana pelaku usaha memiliki legalitas, mendapat pendampingan, memberikan rasa aman kepada wisatawan, serta membangun ekosistem pariwisata yang profesional dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan legalitas usaha yang semakin kuat dan produk UMKM yang tersertifikasi halal, Tumpak Sewu kini tidak hanya menjual panorama alam. Destinasi ini mulai membangun standar baru: wisata yang menarik, aman, tertib, dan semakin ramah bagi wisatawan Muslim. (dunk)
