Kabarkarya.com | Kota Malang – Kebutuhan masyarakat harus menjadi perhatian dalam setiap arah kebijakan pembangunan. Prinsip itulah yang mengemuka dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2026 anggota DPRD Kota Malang, Suryadi, S.Pd., M.M., di Gedung Kedungkandang, Kantor Kecamatan Kedungkandang, Selasa (3/11/2026).
Di hadapan sekitar 250 peserta, Suryadi membuka ruang dialog untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Forum tersebut mempertemukan aspirasi warga dengan fungsi representasi DPRD dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan di tingkat daerah.
Berbeda dari sekadar pertemuan formal, kegiatan reses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Berbagai usulan dan keluhan disampaikan, terutama menyangkut infrastruktur lingkungan, penanganan banjir, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, hingga persoalan sosial.
Persoalan gorong-gorong di Arjowinangon, kebutuhan integrasi drainase dan sudetan antarkawasan menuju aliran sungai di Bumiayu, kondisi plengsengan Mergosono menuju Muharto, hingga pengikisan saluran drainase di sekitar RS Panti Nirmala menjadi beberapa persoalan yang mengemuka.
Suryadi menempatkan seluruh masukan tersebut sebagai bahan penting untuk diperjuangkan melalui fungsi dan kewenangan legislatif.
Baginya, reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk mengetahui secara langsung persoalan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan pembangunan.
“Melalui reses ini, kami ingin mendengar langsung suara masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kendala, dan pembangunan apa yang harus mendapat perhatian. Semua aspirasi ini penting untuk menjadi bahan perjuangan dalam mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat tidak boleh hanya menjadi dokumentasi kegiatan reses. Setiap persoalan perlu ditelaah, dikomunikasikan, dan dikawal agar memperoleh tindak lanjut dari pemerintah maupun instansi yang memiliki kewenangan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah persoalan plengsengan di kawasan Mergosono menuju Muharto. Suryadi menyebut usulan penanganannya telah diajukan dan melalui survei lapangan.
Namun, karena berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, realisasinya membutuhkan koordinasi dengan pihak berwenang.
“Kami akan terus mengawal. Memang ada persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas instansi karena menyangkut kewenangan masing-masing. Tetapi yang terpenting, kebutuhan masyarakat harus tetap diperjuangkan agar mendapatkan solusi,” tegasnya.
Melalui reses tersebut, Suryadi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan.
Sinergi antara wakil rakyat, pemerintah daerah, pemerintah wilayah, dan warga dinilai menjadi bagian penting agar program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Ia berharap, forum reses tidak hanya menjadi ruang menyampaikan keluhan, tetapi juga melahirkan masukan konstruktif yang dapat memperkuat perencanaan pembangunan Kota Malang.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak program yang dijalankan, tetapi sejauh mana program tersebut menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, aspirasi warga harus menjadi perhatian dan terus kita kawal,” pungkasnya. (red)
