Kabarkarya.com | Malang – Wacana pengalihan hibah motor listrik kepada guru honorer dari kendaraan yang sebelumnya disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat perhatian dari berbagai kalangan.
Meski dinilai sebagai langkah positif, kebijakan tersebut diharapkan tidak mengaburkan persoalan utama yang selama ini dihadapi para guru honorer.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menilai bantuan kendaraan operasional dapat memberikan manfaat bagi guru honorer, terutama untuk mendukung aktivitas dan mobilitas mereka dalam menjalankan tugas.
Namun, ia menegaskan bahwa kebutuhan paling mendasar para guru honorer adalah kepastian status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan.
“Pemberian motor listrik tentu bisa menjadi nilai tambah. Apalagi jika kendaraan yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tugas guru honorer. Tetapi, jangan sampai perhatian kita teralihkan dari persoalan yang jauh lebih penting,” ujar Puguh.
Menurutnya, hingga kini masih banyak guru honorer yang mengabdi selama bertahun-tahun tanpa kepastian status dan jenjang karier yang jelas. Kondisi tersebut membuat mereka berada dalam ketidakpastian, meskipun tetap menjalankan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu menilai pemerintah perlu menempatkan penyelesaian status guru honorer sebagai prioritas utama. Ia menegaskan bahwa pengabdian yang telah diberikan para guru selama ini harus diimbangi dengan kepastian masa depan yang lebih baik.
Selain itu, Puguh juga menyoroti persoalan kesejahteraan. Menurutnya, masih banyak guru honorer yang menerima honorarium jauh di bawah beban kerja dan tanggung jawab yang mereka emban.
“Guru honorer memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pendidikan. Karena itu, kesejahteraan mereka harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai mereka terus dituntut profesional, tetapi hak-haknya belum terpenuhi secara layak,” katanya.
Puguh menegaskan, rencana hibah motor listrik sebaiknya diposisikan sebagai bentuk dukungan tambahan, bukan sebagai solusi atas seluruh persoalan yang dihadapi guru honorer.
Ia juga mengingatkan agar pengalihan aset tersebut dikaji secara cermat, terutama dari aspek hukum dan administrasi. Hal itu penting agar kebijakan yang bertujuan baik tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Pemerintah harus memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai aturan. Jangan sampai niat membantu justru menimbulkan masalah hukum atau administratif,” ujarnya.
Lebih jauh, Puguh berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih menyentuh kebutuhan mendasar guru honorer, mulai dari kepastian status, peningkatan kesejahteraan, hingga perlindungan kerja yang memadai.
“Jika ingin benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan, maka kesejahteraan dan kepastian nasib guru honorer harus menjadi prioritas. Itulah solusi yang akan memberikan dampak jangka panjang bagi dunia pendidikan,” pungkasnya. (*)
