Kabarkarya.com | Kota Malang — Tidak ada podium, tidak ada suasana rapat yang kaku. Para ketua partai politik di Kota Malang justru duduk berhadap-hadapan dalam suasana santai. Makan, kopi dan obrolan menjadi pengantar untuk membicarakan satu hal yang sama yakni Kota Malang.
Momen tersebut terjadi dalam pertemuan di “Malang Satu Meja”, yang digagas oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang, Djoko Prihatin, S.M., di kawasan Latar Ijen, Kamis (10/9/2026).
Forum ini mempertemukan para pimpinan partai yang memiliki keterwakilan di DPRD Kota Malang. Hadir Djoko Prihatin dari Golkar, Amithya Ratnanggani Sirraduhita dari PDI Perjuangan, Rimzah yang mewakili Gerindra, Eko Hadi Purnomo dari PAN, Hj. Hikmah Bafaqih dari PKB, Dedi Sumanto dari PSI, serta Moh. Syaiful Ali Fatah dari PKS, dan Dr. Sayudi dari NasDem.
Sementara Demokrat sebenarnya telah menjalin komunikasi dan menyatakan akan hadir. Namun, karena adanya agenda mendadak, pihak Demokrat akhirnya berhalangan mengikuti pertemuan.
Bagi Djoko Prihatin, pertemuan tersebut bukan sekadar mempertemukan para elite partai. Ada gagasan yang ingin dibangun: membuat komunikasi politik di Kota Malang lebih cair, terbuka dan tidak selalu menunggu forum resmi.
“Ini adalah perdana yang kita lakukan. Semoga akan lebih intens lagi dan terjadwal, sehingga ngobrol masalah Kota Malang seperti ini tidak harus di gedung DPRD. Di kafe atau di mana saja bisa, sambil makan, ngopi kan asik,” ujar Djoko.
Menurutnya, banyak persoalan kota justru bisa dibicarakan lebih leluasa ketika formalitas dilepas. Dari obrolan ringan, bisa muncul gagasan yang kemudian dibawa ke ruang pembahasan resmi.
Karena itu, “Malang Satu Meja” diarahkan bukan sebagai forum tandingan lembaga legislatif, melainkan ruang awal untuk bertukar pikiran sebelum sebuah persoalan dibahas melalui mekanisme kelembagaan.
“Persoalan atau pekerjaan rumah kita semua akhirnya bisa diulas dan sebagai bahan acuan dalam forum resmi nantinya. Ya minimal buat bahan lah, kita ngobrol dulu dengan santai,” katanya.
Djoko juga tidak menutup kemungkinan mengembangkan forum tersebut dengan melibatkan Pemerintah Kota Malang. Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota maupun pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan kota dapat dihadirkan dalam pertemuan berikutnya.
“Ya nanti mungkin ada agenda dengan Wali Kota Malang, dengan Wakil Wali Kota dan lainnya,” imbuhnya.
Yang ingin dibangun dari pertemuan ini pun cukup sederhana. Partai politik tetap memiliki identitas dan kepentingan masing-masing, tetapi ketika berbicara mengenai kepentingan warga, harus ada ruang untuk menemukan titik temu.
Di tengah dinamika politik lokal, pertemuan lintas partai semacam ini menjadi menarik. Sebab, kekuatan politik yang sehari-hari memiliki posisi dan pandangan berbeda di parlemen justru dipertemukan dalam satu meja untuk membicarakan persoalan yang sama.
Jika berlanjut secara rutin, “Malang Satu Meja” bukan tidak mungkin berkembang menjadi tradisi baru komunikasi politik di Kota Malang tempat gagasan diuji lewat dialog sebelum masuk ke ruang kebijakan.
Sebab pada akhirnya, membangun kota tidak cukup hanya dengan memenangkan perdebatan politik. Dibutuhkan kemauan untuk duduk bersama, mendengar, dan jalan keluar. (dunk)
