Kabarkarya.com | Jakarta – Komitmen pimpinan menjadi faktor utama keberhasilan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan TNI Angkatan Darat.
Hal itu disampaikan Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, Mayjen TNI Primadi Saiful Sulun, S.Sos., M.Si., saat menjadi narasumber pada kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas TNI AD Tahun 2026 di Jakarta, 30 Juni 2026.
Dalam paparannya, Mayjen TNI Primadi menyampaikan bahwa predikat WBK bukan sekadar penghargaan, melainkan wujud lahirnya budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan.
“Predikat WBK bukanlah tujuan akhir. Yang lebih penting adalah membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan melayani. Jika pimpinan memiliki komitmen yang kuat,
Reformasi Birokrasi akan tercapai, dan pada akhirnya kesejahteraan prajurit beserta keluarganya juga akan semakin meningkat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Divif 2 Kostrad bersama seluruh Brigade dan Resimen di jajarannya telah berhasil meraih predikat WBK secara bertahap sejak 2022 hingga 2025.
Capaian tersebut menjadi bukti komitmen satuan dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Selain memperkuat tata kelola organisasi, Divif 2 Kostrad terus meningkatkan profesionalisme prajurit melalui peningkatan kualitas latihan, kesiapsiagaan operasi, serta pengembangan inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas.
Menurutnya, Reformasi Birokrasi tidak hanya meningkatkan kualitas organisasi, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan prajurit melalui peningkatan tunjangan kinerja dan dukungan pembangunan fasilitas, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.
