Pengaturan Lalu Lintas Jam Sibuk Perlu Berbasis Data, Bukan Sekadar Penempatan Personel

oleh -93 Dilihat
oleh
banner 468x60

Oleh: AGUNG FITRANSYAH, S.I.K.
Serdik Sespimmen Polri Dikreg Ke-67 Tahun 2026

Kabarkarya.com | Kelancaran lalu lintas di kawasan perkotaan tidak cukup diwujudkan melalui kehadiran petugas di persimpangan jalan.

banner 336x280

Diperlukan strategi pengaturan yang berbasis data, tepat sasaran, dan mampu menyesuaikan dinamika pergerakan masyarakat.

Di Kota Malang, meningkatnya aktivitas pendidikan, perkantoran, perdagangan, dan jasa pada jam sibuk menuntut pengelolaan lalu lintas yang lebih efektif dan terukur.

Sebagai kota pendidikan dan pusat aktivitas ekonomi di Jawa Timur, Kota Malang menghadapi peningkatan arus kendaraan, terutama pada pagi dan sore hari.

Persimpangan, putaran balik, kawasan sekolah, serta ruas jalan dengan aktivitas tepi jalan yang tinggi berpotensi menjadi titik kepadatan. Kondisi ini membutuhkan langkah antisipatif, bukan sekadar penanganan setelah antrean kendaraan terjadi.

Polresta Malang Kota telah mengintensifkan pengaturan lalu lintas pagi mulai sekitar pukul 06.00 WIB dengan menempatkan personel di sejumlah titik strategis.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setiyo P.S. juga melakukan pemantauan langsung di kawasan sekolah Jalan Veteran.

Langkah tersebut mencerminkan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan.

Namun, efektivitas pengaturan perlu diukur dari hasilnya, bukan hanya jumlah personel yang diturunkan. Penempatan petugas harus didasarkan pada pemetaan volume kendaraan, panjang antrean, waktu tempuh, karakteristik jalan, dan potensi konflik pergerakan.

Dengan demikian, lokasi prioritas dapat ditentukan sesuai kebutuhan pada pagi, siang, maupun sore hari.

Selain kepadatan kendaraan, hambatan samping seperti parkir tidak pada tempatnya, aktivitas antar-jemput pelajar, kendaraan berhenti di badan jalan, dan kegiatan bongkar muat turut mengurangi kapasitas efektif jalan.

Penanganannya membutuhkan sinergi Polresta Malang Kota dengan Dinas Perhubungan, pemerintah daerah, sekolah, pengelola kawasan perdagangan, serta masyarakat.

Penguatan pengaturan dapat dilakukan melalui empat langkah utama. Pertama, membangun pemetaan lokasi dan waktu rawan kepadatan berdasarkan data lapangan serta laporan masyarakat.

Kedua, mengoptimalkan penggelaran personel secara proporsional sesuai tingkat kebutuhan dan kerawanan. Ketiga, memperkuat koordinasi lintas sektoral untuk menata hambatan samping dan meningkatkan ketertiban pengguna jalan.

Keempat, melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan setiap tindakan memberikan hasil nyata.

Keberhasilan strategi tersebut perlu diukur melalui indikator kinerja, antara lain panjang antrean, waktu tempuh, tundaan kendaraan, kejadian kecelakaan, potensi kejadian hampir celaka, respons petugas, dan keluhan masyarakat.

Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah pengaturan pada lokasi serta waktu yang sebanding dapat menjadi dasar untuk menilai efektivitas kebijakan.

Pemanfaatan teknologi, seperti kamera pemantau dan sistem informasi lalu lintas, juga perlu dikembangkan secara bertahap untuk mendukung pengambilan keputusan.

Namun, teknologi tetap harus didukung kemampuan personel dalam membaca situasi dan melakukan tindakan cepat di lapangan.

Secara regulasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 93, menegaskan pentingnya manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengoptimalkan pergerakan kendaraan sekaligus menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran.

Pada akhirnya, pengaturan lalu lintas yang efektif bukan sekadar mengurai kemacetan, melainkan memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan tepat waktu.

Karena itu, Polresta Malang Kota perlu terus mengembangkan pola pengaturan yang prediktif, responsif, berbasis data, dan didukung kolaborasi lintas sektoral.

Kehadiran petugas harus menghasilkan perubahan nyata. Sebab, keberhasilan pelayanan lalu lintas diukur dari kelancaran mobilitas dan keselamatan masyarakat, bukan sekadar banyaknya personel yang berada di jalan. (*)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.