Kabarkarya.com | Malang — Ancaman kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Timur mendorong Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang memperkuat koordinasi lintas daerah sekaligus membenahi kesiapan logistik kebencanaan.
Langkah itu dibahas dalam Desk Kekeringan di Jawa Timur dan Penguatan Tata Kelola Pergudangan yang digelar di Bakorwil III Malang, Selasa (29/9/2026). Forum tersebut mempertemukan BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD kabupaten/kota, serta perangkat daerah terkait.
Kepala Bakorwil Malang Asep Kusdinar menegaskan, menghadapi kekeringan tidak cukup hanya mengandalkan respons ketika kondisi darurat sudah terjadi. Pemerintah harus memastikan data, koordinasi, kebutuhan masyarakat, hingga logistik telah disiapkan sejak awal.
“Desk ini menjadi ruang untuk menyamakan data, melihat kondisi di masing-masing daerah, sekaligus memastikan langkah penanganan dapat dikoordinasikan dengan baik,” ujar Asep.
Menurutnya, karakteristik kekeringan berbeda di setiap wilayah. Karena itu, pemetaan harus mencakup kondisi sumber air, sebaran masyarakat terdampak, akses menuju lokasi, kebutuhan air bersih, hingga kemampuan distribusi bantuan.
Kesiapan logistik menjadi salah satu kunci. Asep menilai, bantuan yang tersedia tetapi tidak didukung tata kelola pergudangan yang baik berpotensi menghambat kecepatan penanganan saat kondisi darurat.
“Ketika bencana terjadi, yang dibutuhkan masyarakat adalah kecepatan. Karena itu, logistik harus sudah siap, datanya jelas, dan mekanisme distribusinya juga harus dipahami bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, gudang logistik bukan sekadar tempat menyimpan bantuan. Pergudangan merupakan bagian dari sistem kesiapsiagaan yang harus mampu menjamin ketersediaan, kondisi, pencatatan, hingga mobilisasi bantuan secara cepat.
Karena itu, penguatan tata kelola dilakukan mulai dari perencanaan kebutuhan, pengelolaan stok, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan hingga distribusi.
Forum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyatukan informasi kondisi kekeringan dari masing-masing kabupaten/kota. Data tersebut diperlukan agar intervensi pemerintah tidak bersifat seragam, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah.
Asep menekankan, penanggulangan bencana harus dibangun sebagai satu sistem yang terkoordinasi, bukan berjalan sendiri-sendiri antarinstansi.
“Semua harus tahu siapa melakukan apa, kapan dilakukan, dan dukungan apa yang dibutuhkan. Dengan begitu, ketika situasi membutuhkan respons cepat, kita tidak lagi memulai dari nol,” jelasnya.
Melalui forum ini, Bakorwil III Malang mendorong penguatan sistem penanggulangan bencana Jawa Timur yang lebih terintegrasi. Tidak hanya untuk menghadapi kekeringan, tetapi juga memastikan sistem logistik mampu bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan bantuan.
Sebab dalam situasi bencana, kecepatan respons sangat ditentukan oleh seberapa matang pemerintah menyiapkan diri sebelum keadaan darurat terjadi. (dunk)
