Kabarkarya.com – Dugaan tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menjadi perhatian publik dan memunculkan tuntutan agar proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, profesional, serta bebas dari intervensi.
Sorotan tersebut muncul di tengah peran strategis Jampidsus sebagai ujung tombak penanganan berbagai perkara korupsi berskala besar dalam beberapa tahun terakhir.
Karena itu, ketika muncul dugaan penyimpangan yang mengarah pada lingkungan institusi tersebut, publik menilai proses penanganannya harus dilakukan secara objektif untuk menjaga kredibilitas penegakan hukum.
Dalam perkembangan penyelidikan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi batu bara dan pemadaman (blackout) PLN, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Bareskrim Polri disebut telah melakukan penggeledahan di Restoran D’Clan Signature.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik dilaporkan menemukan barang bukti berupa uang dengan nilai yang disebut mencapai hampir Rp60 miliar. Barang bukti itu terdiri atas 130.000 dolar Singapura, 889.965 dolar Amerika Serikat, serta uang tunai sebesar Rp259.159.000.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang menyatakan keterkaitan barang bukti tersebut dengan pihak tertentu maupun status hukumnya dalam perkara dimaksud.
Direktur Semeru Institute, Kadrian Hi Muhlis, S.AP., menilai perkembangan perkara tersebut akan menjadi salah satu tolok ukur keseriusan negara dalam menjaga integritas penegakan hukum dan agenda pemberantasan korupsi.
Menurutnya, setiap informasi, laporan, maupun alat bukti yang muncul harus ditindaklanjuti secara profesional, independen, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Masyarakat tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi menunggu kepastian bahwa hukum ditegakkan secara adil dan setara. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, maka harus diusut secara tuntas sesuai mekanisme hukum yang berlaku” ujar Muhlis.
“Sebaliknya, jika tidak terbukti, nama baik pihak yang diperiksa juga harus dipulihkan. Prinsip equality before the law harus menjadi landasan utama agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga,” katanya
Ia menambahkan, transparansi dalam setiap tahapan penanganan perkara menjadi faktor penting untuk menghindari spekulasi di tengah masyarakat.
Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan membuka ruang akuntabilitas publik sesuai koridor hukum, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah maupun hak-hak setiap pihak yang menjalani proses hukum.
Muhlis juga menilai perkembangan perkara ini menjadi ujian terhadap komitmen Presiden dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi.
Menurutnya, komitmen tersebut harus tercermin melalui dukungan terhadap independensi aparat penegak hukum serta jaminan bahwa setiap perkara diproses berdasarkan alat bukti, bukan karena tekanan politik maupun kepentingan tertentu.
Ia mengajak masyarakat sipil, akademisi, media, dan organisasi masyarakat untuk terus mengawal jalannya proses hukum secara kritis namun objektif.
Pengawasan publik, kata dia, merupakan bagian penting dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan, akuntabel, dan tidak tebang pilih.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya penyelesaian satu perkara, tetapi juga kredibilitas sistem penegakan hukum Indonesia. Jika seluruh dugaan diusut secara profesional berdasarkan bukti yang sah, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi akan semakin kuat” ujarnya
“Sebaliknya, apabila prosesnya dinilai tidak transparan atau tidak konsisten, ruang keraguan publik terhadap supremasi hukum akan semakin melebar,” pungkasnya. (DD)
