Kabarkarya.com | Kota Malang – Persoalan banjir, perbaikan infrastruktur lingkungan, hingga penyelesaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan menjadi aspirasi utama yang mengemuka dalam kegiatan Serap Aspirasi Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi Golkar, Djoko Prihatin, di De Kahuripan Resto, Selasa (7/7/2026) malam.
Serap Aspirasi yang juga dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung, itu diikuti para Ketua RW se-Kelurahan Tulusrejo, LPMK, PKK, pelaku UMKM, serta berbagai elemen masyarakat.
Djoko Prihatin mengatakan, sengaja menghadirkan organisasi perangkat daerah dalam forum reses agar berbagai persoalan yang disampaikan warga dapat langsung memperoleh penjelasan dan solusi sesuai kewenangannya.
“Forum ini kami manfaatkan untuk mempertemukan masyarakat dengan pemerintah. Dengan begitu, aspirasi yang disampaikan tidak hanya dicatat, tetapi juga bisa langsung dibahas langkah penyelesaiannya,” kata Djoko.
Sejumlah usulan yang disampaikan warga meliputi pembangunan plengsengan, penanganan titik-titik banjir, perbaikan infrastruktur permukiman, hingga percepatan penyelesaian penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemerintah Kota Malang.
Menurut Djoko, persoalan PSU masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah perumahan lama di Kelurahan Tulusrejo. Warga membutuhkan kepastian mengenai tahapan penyelesaian agar fasilitas umum dapat dikelola pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung, menegaskan bahwa forum Serap Aspirasi memiliki peran penting dalam proses penyusunan program pembangunan daerah. Aspirasi masyarakat akan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang diselaraskan dengan kebutuhan di lapangan.
“Ini merupakan forum yang sangat strategis karena menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan berbasis aspirasi masyarakat. Pemerintah membutuhkan masukan langsung dari warga agar program yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Dandung menjelaskan, isu penyerahan PSU menjadi salah satu perhatian utama karena merupakan kewajiban pengembang yang harus dipenuhi. Dengan status PSU yang telah diserahkan kepada pemerintah, berbagai fasilitas umum dapat ditangani dan dipelihara secara maksimal.
Ia juga mengapresiasi tingginya kepedulian masyarakat Tulusrejo yang aktif menyampaikan aspirasi dan mengawal pembangunan di lingkungannya.
“Partisipasi masyarakat seperti ini sangat kami apresiasi. Kolaborasi antara warga, DPRD, dan pemerintah menjadi kunci agar pembangunan di Kota Malang berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.
