Pasuruan – Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Nik Sugiharti,ST membawa referensi menarik bagi pengembangan dunia UMKM di Kabupaten Pasuruan.
Dalam pernyataannya, anggota komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan dari Fraksi Partai Golkar itu menggagas program inovasi baru berupa ‘Kartu SMART UMKM’ sebagai solusi program pengembangan UMKM.
Nik Sugiharti menilai ditengah situasi pandemi covid-19 dan peran vital UMKM sebagai sektor penting ekonomi gagasan Kartu SMART UMKM harus diterapkan di Kabupaten Pasuruan.
“Saya menyimak dengan seksama materi tentang Kartu Pintar UMKM di Kota Probolinggo, hemat saya dalam rangka percepatan layanan dan digitalisasi UMKM di Kabupaten Pasuruan perlu untuk kita adopsi dengan prinsip ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) kita sempurnakan” Ujar Mbak Nik sapaan akrab politisi perempuan Partai Golkar itu.
Terlebih Mbak Nik menambahkan bahwa sektor UMKM di Kabupaten Pasuruan telah secara signifikan menjadi sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup besar yaitu lebih dari 400 ribu pekerja yang sebagian besarnya adalah pekerja perempuan.
“Berdasarkan data yang kami pelajari, sektor UMKM di Kabupaten Pasuruan telah menciptakan 403.965 lapangan kerja. Dari data itu pekerja laki-laki sebanyak 198.296 dan perempuan lebih banyak sebesar 205.669. Angka yang besar dan harus menjadi perhatian Pemda” Urai Mbak Nik.
Sedangkan secara nasional usaha mikro tersebut menurut Mbak Nik mampu menyerap sebanyak 120 juta lapangan pekerjaan.
Untuk itu Mbak Nik selaku politisi yang akrab dengan dunia UMKM di Kabupaten Pasuruan mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Inovasi layanan berupa kartu smart UMKM dan kebijakan anggaran dengan porsi yang lebih baik.
“Dengan kartu smart ini kita ingin UMKM di Kabupaten Pasuruan ini terus dipermudah dalam layanan. Inventarisasi UMKM bisa dimulai dengan program Kartu Smart yang terkoneksi dengan layanan perijinan usaha, sertifikasi sehat – halal, jaminan mutu hingga akses modal dan pendampingan” Terang Mbak Nik.
Nik Sugiharti juga menyebut selain kartu SMART UMKM yang dibutuhkan adalah keberpihakan anggaran untuk tumbuh kembang mereka.
“Sayangnya dan tentu akibat pandemi, semua anggaran termasuk untuk UMKM mengalami refocusing. Kita ingin agar kedepan terlebih jika pandemi ini selesai anggaran untuk UMKM mendapat kenaikan yang signifikan” Harapnya.
Nik Sugiharti menyebut besaran anggaran sekitar 2 Milyar dinilai terlalu sedikit dan harus dinaikan.
“Pada tahun 2020 anggaran untuk UMKM hanya 2 M kemudian refocusing menjadi 1,8 M. Sedang tahun ini 2021 setelah refocusing juga serupa kisaran 1,8 M. Itu terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah UMKM kita yang terdata sebanyak 211.586 unit” Terangnya.
Untuk itu Nik Sugiharti melalui Fraksi Partai Golkar akan memperjuangkan agar porsi anggaran untuk UMKM di Kabupaten Pasuruan mendapatkan kenaikan anggaran yang lebih besar.
“Kedepan kita perjuangkan peningkatan anggaran UMKM untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi akibat pandemi corona” Pungkasnya.***
