Kabarkarya.com | Kota Malang – Pengembang proyek perumahan dan rumah kos (rukos) Metropoint mengakui bahwa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk proyek yang sedang dibangun saat ini masih dalam tahap pengurusan.
Kuasa Hukum Korporat Metropoint, Ismail Muzakki, S.H., M.H., mengatakan pihaknya tidak menutupi fakta tersebut. Menurutnya, proses perizinan sedang berjalan dan ditargetkan selesai dalam satu hingga dua bulan ke depan.
“Kami akui PBG memang masih on process. Dari sisi pemerintah tentu yang dilihat adalah izin yang sudah terbit, sedangkan kami sedang menyelesaikan seluruh tahapan yang diperlukan,” ujar Ismail kepada awak media, Senin (15/6).
Ia menjelaskan, pengurusan PBG baru dapat dilanjutkan setelah proses balik nama sertifikat lahan dari pemilik lama kepada pihak pengembang selesai dilakukan.
“Kami baru menyelesaikan balik nama sertifikat. Setelah itu, pengurusan PBG bisa dilanjutkan dan kami optimistis tuntas dalam satu sampai dua bulan,” katanya.
Meski PBG belum terbit, Ismail memastikan legalitas perusahaan telah lengkap. Dokumen seperti Akta Pendirian Perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), HO, SKA, hingga Sertifikat Standar (SS) disebut telah dimiliki manajemen.
Ismail juga membantah tudingan yang menyebut Metropoint sebagai “mafia perumahan”. Menurutnya, proyek yang berdiri di atas lahan seluas 2.480 meter persegi itu berada di Zona Kuning atau kawasan permukiman sehingga tidak melanggar tata ruang.
“Ini bukan alih fungsi dari zona hijau. Secara regulasi, kawasan ini memang diperuntukkan bagi permukiman,” tegasnya.
Metropoint berencana membangun 21 unit rukos eksklusif dengan masing-masing 13 kamar. Unit tersebut dipasarkan mulai Rp2,9 miliar dan menyasar kalangan investor properti.
“Kami terbuka kepada konsumen terkait status perizinan. Ini bentuk komitmen kami untuk memenuhi seluruh aturan yang berlaku,” pungkas Ismail.
