Kabarkarya.com | Malang – Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Malang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur Yuan Chandra Djaisin kepada Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., dan Plt. Ketua DPRD Kabupaten Malang di Auditorium BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jum’at (29/5/2026).
Penyerahan LHP ini merupakan agenda rutin BPK RI dalam rangka menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja dan kepatuhan pemerintah daerah, di samping pemeriksaan reguler atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Melalui hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah daerah memperoleh berbagai masukan strategis guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan, efektif, dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025.
Raihan ini sekaligus menjadi capaian WTP ke-12 kali secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Malang sejak tahun 2013.
Opini WTP merupakan bentuk penilaian tertinggi dari BPK terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkab Malang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus mencerminkan sinergi dan kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran secara tertib, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Bupati Malang menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja secara maksimal dalam mendukung penyusunan laporan keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan.
Menurutnya, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada masyarakat.
“Raihan opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malang. Kami akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang,” ujar Bupati Malang. (*)
