Kabarkarya.com | Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (UNESA) memperkuat transformasi kurikulum dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, legislatif, penyelenggara pemilu, hingga media massa.
Langkah ini ditempuh untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Forum Diskusi Bersama Mitra (Stakeholder) yang digelar pada Rabu (15/7). Forum menghadirkan perwakilan DPRD Jawa Timur, DPRD Kota Surabaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Timur, pemerintah daerah, serta Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
Koordinator Program Studi Ilmu Politik UNESA, Dr. Mochamad Arif Affandi, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa penyusunan kurikulum tidak lagi dapat dilakukan secara eksklusif di lingkungan kampus.
Menurutnya, dunia akademik harus mampu merespons kebutuhan nyata dari para pengguna lulusan.
“Kami ingin memastikan lulusan Ilmu Politik UNESA tidak hanya unggul dalam penguasaan teori demokrasi, politik, dan pemerintahan, tetapi juga memiliki kemampuan analisis kebijakan, riset berbasis data, komunikasi publik, literasi digital, serta mampu beradaptasi dengan dinamika dunia kerja,” ujarnya.
Ia menjelaskan, forum tersebut menjadi wadah untuk menyerap masukan langsung dari para mitra sekaligus memperkuat sinergi antara dunia akademik dan dunia profesional.
Berbagai rekomendasi yang muncul, lanjut Arif, akan menjadi dasar penyempurnaan kurikulum, terutama melalui penguatan project-based learning, studi kasus, serta pengalaman lapangan sebelum mahasiswa menjalani program magang.
“Kami ingin mahasiswa tidak sekadar hadir saat magang, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata kepada instansi mitra karena telah memiliki bekal kompetensi yang memadai,” katanya.
Salah satu masukan strategis datang dari perwakilan DPRD Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar, S.E. Menurutnya, lulusan Ilmu Politik harus dibekali keterampilan yang lebih aplikatif untuk mendukung proses kerja lembaga legislatif.
“Mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori. Mereka harus menguasai analisis kebijakan publik, penyusunan dan analisis anggaran daerah, evaluasi RPJMD, monitoring implementasi janji politik kepala daerah, hingga penyusunan policy brief berbasis data. DPRD membutuhkan SDM yang mampu menghadirkan data dan bukti sebagai dasar pengambilan keputusan,” tegasnya.
Masukan senada disampaikan para penyelenggara pemilu. Perwakilan KPU menilai mahasiswa perlu memahami secara komprehensif tahapan pemilu, administrasi kepemiluan, tata kelola kelembagaan, pendidikan pemilih, hingga pengelolaan data pemilu sebelum terjun ke lapangan.
Selain kompetensi teknis, kemampuan komunikasi publik, literasi digital, dan fact checking juga dinilai menjadi keterampilan yang tidak dapat ditawar di tengah derasnya arus informasi dan maraknya disinformasi di media sosial.
Dari kalangan media, peserta forum menekankan pentingnya penguatan kemampuan komunikasi, public speaking, literasi media, riset, serta pengalaman mengerjakan proyek-proyek jurnalistik agar lulusan lebih siap menghadapi tantangan industri media dan komunikasi yang terus bertransformasi.
Sementara itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur, Sokip, menilai penguasaan teknologi digital kini menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki mahasiswa Ilmu Politik.
“Mahasiswa harus mampu menjadi penyaring informasi sekaligus memiliki kemampuan analisis yang kuat. Di era digital, mereka juga dituntut mampu memproduksi konten yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Menurut Sokip, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah cara kerja berbagai sektor, termasuk media dan pemerintahan. Karena itu, mahasiswa perlu memiliki kemampuan beradaptasi agar tetap kompetitif.
SMSI Jawa Timur, kata dia, siap menjalin kolaborasi dengan Program Studi Ilmu Politik UNESA melalui penguatan kompetensi di bidang teknologi digital, jurnalistik, dan produksi konten sebagai bekal menghadapi tantangan dunia kerja.
Menutup forum tersebut, Arif Affandi menegaskan seluruh masukan dari para mitra akan menjadi pijakan dalam menyusun kurikulum yang lebih adaptif, aplikatif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna lulusan.
“Kami ingin menghasilkan lulusan yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan pemerintah, lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, media, maupun berbagai sektor lainnya.
Kolaborasi dengan para stakeholder akan terus diperkuat agar proses pembelajaran semakin relevan, kontekstual, dan berdampak,” pungkasnya.
