Kabarkarya.com | Kota Malang – Keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak semata diukur dari banyaknya pelatihan atau bantuan yang diberikan pemerintah. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana produk pelaku usaha mampu terserap pasar dan menghasilkan perputaran ekonomi yang berkelanjutan.
Pesan itu ditegaskan Putri Aidillah Nurfitriyah Kriswanto, anggota DPRD Komisi D Kota Malang, saat bertemu ibu-ibu pelaku UMKM se-Kecamatan Lowokwaru dalam agenda reses yang digelar pada Rabu (4/11/2026).
Ia menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah dalam menciptakan pasar bagi produk-produk lokal, bukan hanya mendorong masyarakat untuk terus meningkatkan kapasitas usahanya.
Putri menilai, salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan adalah kebutuhan barang dan konsumsi dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Kelurahan dan kecamatan dinilai memiliki ruang untuk ikut menggerakkan ekonomi warga dengan memberikan kesempatan kepada UMKM setempat.
Ia pun melontarkan pertanyaan langsung kepada peserta reses mengenai keterlibatan produk UMKM dalam kegiatan di lingkungan pemerintahan.
“Coba saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, selama ini kalau ada kegiatan di kelurahan atau kecamatan, apakah produk-produk UMKM panjenengan sudah pernah dipesan? Apakah konsumsi atau kebutuhan kegiatan sudah melibatkan pelaku UMKM di sekitar kita?” ujarnya.
Bagi Putri, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena pelaku UMKM tidak cukup hanya dibekali kemampuan memproduksi barang. Mereka juga membutuhkan kepastian akses pemasaran agar hasil usaha tidak berhenti sebagai produk yang menumpuk tanpa pembeli.
Menurutnya, pemerintah perlu membangun pola pemberdayaan yang lebih konkret. Setelah pelaku usaha mendapatkan pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kualitas produk, harus ada upaya membuka peluang pemasaran.
“Jangan hanya ibu-ibu diminta ikut pelatihan, membuat produk yang bagus, memperbaiki kemasan, bahkan didorong untuk naik kelas. Tetapi setelah produknya jadi, mereka harus berjuang sendiri mencari pembeli. Kita harus hadir membantu membuka pasarnya,” tegasnya.
Politisi muda PKB ini mendorong adanya pemetaan UMKM di setiap kelurahan agar produk yang dihasilkan masyarakat dapat diketahui dan memiliki peluang untuk dilibatkan dalam berbagai kegiatan.
Mulai dari kebutuhan konsumsi, suvenir, hingga produk lainnya yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
Langkah tersebut, menurut Putri, bisa menjadi bentuk dukungan nyata yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Sebab, ketika pemerintah dan lingkungan sekitar menggunakan produk UMKM lokal, pelaku usaha mendapatkan kesempatan memperluas pasar sekaligus meningkatkan pendapatan.
Dalam dialog reses itu, Putri juga menyerap berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, sertifikasi halal, perizinan BPOM sesuai kategori produk, pengemasan, hingga pemasaran digital.
Ia berharap aspirasi tersebut menjadi perhatian dalam mendorong kebijakan pemberdayaan UMKM yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan produksi, tetapi juga keberlangsungan usaha.
“Harapan saya, ibu-ibu UMKM Lowokwaru tidak hanya semakin banyak, tetapi juga semakin berdaya dan memiliki pasar yang jelas. Pemerintah harus hadir bukan hanya membina, tetapi juga membantu menciptakan peluang usaha,” ungkapnya.
Putri menegaskan, menghidupkan UMKM harus dimulai dari keberanian memberikan ruang kepada produk lokal untuk tumbuh di lingkungannya sendiri.
“Kalau kita ingin UMKM naik kelas, mari mulai dari lingkungan kita sendiri. Jangan hanya bangga dengan produk lokal, tetapi juga harus mau membeli dan menggunakannya. Dukung usaha tetangga, kuatkan ekonomi keluarga, dan tumbuhkan ekonomi Kota Malang bersama-sama,” pungkasnya. (*/red)
