Kabarkarya.com | Malang – Pengembangan bambu sebagai komoditas unggulan terus didorong menjadi penggerak ekonomi hijau di Kabupaten Malang. Upaya tersebut menjadi fokus dalam Rembug Perhutanan Sosial yang digelar di Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Minggu (12/7).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI, serta Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah, kelompok perhutanan sosial, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menyusun langkah bersama dalam mengembangkan potensi hasil hutan secara berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Bupati Malang Sanusi menilai bambu memiliki prospek besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi.
Menurutnya, potensi tersebut harus dioptimalkan melalui kolaborasi berbagai pihak agar mampu membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
“Potensi bambu di Kabupaten Malang sangat besar. Dengan dukungan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat, kami optimistis perhutanan sosial dapat menjadi penggerak ekonomi yang tetap mengedepankan kelestarian lingkungan,” ujar Sanusi.
Ia menegaskan, pembangunan ekonomi dan pelestarian hutan harus berjalan seimbang. Keberhasilan program perhutanan sosial tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga dari terjaganya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.
Sementara itu, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pengembangan ekonomi berbasis hasil hutan bukan kayu.
Menurutnya, keterlibatan perempuan akan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus menciptakan usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Perempuan memiliki peran penting dalam mengembangkan usaha berbasis bambu. Dengan membuka akses terhadap peluang usaha, perempuan dapat semakin mandiri dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.
Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dialog bersama kelompok perhutanan sosial. Para peserta menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari kebutuhan pendampingan, peningkatan kualitas SDM, akses permodalan, pengembangan industri pengolahan, hingga perluasan pemasaran produk bambu.
Melalui rembug ini, pemerintah berharap lahir langkah konkret untuk memperkuat program perhutanan sosial sehingga potensi bambu tidak hanya menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan di Kabupaten Malang.
