Kabarkarya.com | Kota Malang — Penyelenggara umrah dan haji dituntut tidak sekadar mampu memberangkatkan jemaah, tetapi juga menghadirkan layanan yang profesional, aman, transparan, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.
Pesan itu mengemuka dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (SAPUHI) ke-3 periode 2023–2028 yang digelar di Grand Mercure Malang, Selasa (11/8) malam.
Mengusung tema “Penguatan Sinergi dan Profesionalisme Penyelenggara Umrah dan Haji Menuju Pelayanan Jemaah yang Amanah dan Berdaya Saing Global”, forum tersebut dibuka langsung Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf.
Mukernas SAPUHI berlangsung selama empat hari, 11–14 Agustus 2026. Agenda ini menjadi ruang penting untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus membedah tantangan penyelenggaraan umrah dan haji yang semakin kompleks.
Di hadapan para penyelenggara, Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa bisnis perjalanan ibadah memiliki dimensi tanggung jawab yang jauh lebih besar dibanding layanan perjalanan pada umumnya.
Penyelenggara memegang amanah masyarakat yang telah mempercayakan perjalanan ibadahnya. Karena itu, kualitas pelayanan, integritas pengelola, serta profesionalisme tidak boleh menjadi sekadar jargon organisasi.
“Penyelenggaraan umrah dan haji bukan sekadar pelayanan perjalanan, tetapi merupakan amanah besar. Karena itu, seluruh penyelenggara harus terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah,” tegasnya.
Ia juga mendorong penyelenggara untuk berani melakukan transformasi. Penguatan sumber daya manusia, pembenahan tata kelola, pemanfaatan teknologi, serta kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan jemaah harus menjadi agenda utama.
Menurutnya, perkembangan industri perjalanan ibadah menuntut penyelenggara untuk terus meningkatkan standar. Persaingan tidak lagi hanya berbicara soal harga dan fasilitas, tetapi juga menyangkut kualitas layanan, kepastian, keamanan, transparansi, serta kepercayaan jemaah.
Dalam konteks itu, SAPUHI dinilai memiliki posisi strategis. Organisasi profesi tersebut diharapkan mampu menjadi kekuatan kolektif untuk memperkuat komunikasi antarpelaku usaha sekaligus membangun sinergi yang lebih efektif dengan pemerintah.
Menteri Haji dan Umrah RI pun berharap Mukernas SAPUHI tidak berhenti pada rutinitas organisasi. Setiap keputusan yang lahir harus mampu diterjemahkan menjadi langkah nyata yang berdampak langsung terhadap pelayanan jemaah.
“Forum Mukernas ini diharapkan tidak hanya menjadi forum organisasi, tetapi juga menjadi ruang untuk menyatukan visi, memperkuat kolaborasi, dan menghasilkan berbagai gagasan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi jemaah,” ujarnya.
Mukernas ke-3 SAPUHI dengan demikian menjadi momentum untuk mengukur kembali kesiapan industri penyelenggara umrah dan haji Indonesia.
Tantangannya jelas: meningkatkan profesionalisme, memperkuat integritas, dan memastikan setiap jemaah mendapatkan pelayanan yang layak sejak keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.
Sebab, di balik setiap perjalanan ibadah, ada kepercayaan besar yang dipertaruhkan. Dan kepercayaan itu hanya dapat dijaga dengan pelayanan yang benar-benar profesional dan amanah. (dunk)
