Kabarkarya.com | Blitar – Persoalan kekeringan dan daya beli masyarakat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kabupaten Blitar, Sabtu (5/9/2026).
Dalam satu rangkaian agenda, Khofifah meninjau penyaluran bantuan air bersih sekaligus Pasar Murah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi.
Kepala Bakorwil III Malang, Asep Kusdinar, turut mendampingi Gubernur Jatim dalam kedua agenda tersebut.
Di Desa Margomulyo, Kecamatan Panggungrejo, Pemprov Jatim menyalurkan 120 rit air bersih untuk warga terdampak kekeringan di tujuh kecamatan. Dampak kekeringan tercatat mencapai sekitar 38.270 keluarga atau 98.946 jiwa.
Selain air bersih, pemerintah menyalurkan 90 tandon berkapasitas 1.200 liter dan 250 jerigen berkapasitas 15 liter.
Khusus Desa Margomulyo, bantuan yang disalurkan mencapai 17.000 liter air bersih untuk 40 keluarga atau 162 jiwa, ditambah tiga tandon dan 40 jerigen.
Asep menegaskan, penanganan kekeringan membutuhkan respons cepat dan koordinasi lintas sektor.
“Ketika air bersih menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, maka kehadiran pemerintah harus dirasakan secara langsung,” ujarnya.
Dari Panggungrejo, rombongan kemudian menuju Lapangan Brubuh, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, untuk meninjau Pasar Murah Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan Jawa Timur 2026.
Sejumlah kebutuhan pokok dijual dengan harga bersubsidi. Beras medium Rp11.000 per kilogram, beras premium Rp14.000, minyak goreng Rp13.000 per liter, telur ayam ras Rp20.000 per pak, tepung terigu Rp10.000 dan gula pasir Rp14.000 per kilogram.
Bawang merah dan putih masing-masing Rp6.000 per 250 gram, paket cabai Rp5.000 per 200 gram serta daging ayam ras Rp32.000 per pak.
Pasar Murah Sutojayan tercatat sebagai titik ke-118 dalam rangkaian penjangkauan suplai logistik Pemprov Jatim.
Menurut Asep, pasar murah bukan sekadar menjual komoditas dengan harga lebih rendah, tetapi menjadi instrumen pemerintah menjaga daya beli sekaligus mengendalikan inflasi.
“Pasar murah bukan hanya soal harga yang lebih rendah. Di dalamnya ada upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pasokan tersedia,” katanya.
Asep menambahkan, persoalan kekeringan, pangan dan inflasi tidak bisa ditangani secara parsial. Dibutuhkan sinergi pemerintah provinsi, kabupaten, OPD dan seluruh unsur terkait.
“Bakorwil Malang hadir untuk memperkuat orkestrasi di wilayah. Kita memastikan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi berjalan dalam satu arah,” tegasnya.
Dua agenda di Blitar tersebut menunjukkan pola intervensi pemerintah dari sisi kebutuhan dasar hingga daya beli masyarakat.
Saat warga kesulitan mendapatkan air, pemerintah mengirimkan air. Ketika harga pangan menjadi tantangan, pemerintah menghadirkan pasar murah.
Bagi Bakorwil III Malang, kehadiran pemerintah di lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan tidak berhenti sebagai program, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (dunk)
