Kabarkarya.com | Jombang – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengambil langkah strategis untuk memastikan kebijakan ekonomi nasional benar-benar berpihak kepada rakyat.
Melalui forum bertajuk “Cangkrukan Ekonomi Pancasila: Mengawal UMKM Naik Kelas”, organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu ingin menjadikan aspirasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pijakan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia sesungguhnya telah memiliki fondasi yang kokoh.
Menurutnya, Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana negara seharusnya mengelola perekonomian demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Persoalannya bukan karena kita kekurangan konsep ekonomi, tetapi bagaimana nilai-nilai Ekonomi Pancasila benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Gus Kikin saat ditemui di Jombang, Minggu (2/8/2026).
Ia menilai selama ini pelaku UMKM masih kerap diposisikan sebagai penerima program bantuan semata. Padahal, sektor tersebut merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang seharusnya memperoleh ruang lebih besar untuk tumbuh melalui kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
Karena itu, menurutnya, keberpihakan pemerintah harus diwujudkan dalam bentuk kemudahan memperoleh akses pembiayaan, teknologi, bahan baku, pasar, pendampingan usaha, perlindungan hukum, hingga peluang yang lebih luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“UMKM harus ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar objek berbagai program pemerintah,” tegasnya.
Melalui forum “Cangkrukan Ekonomi Pancasila”, PWNU Jawa Timur akan mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan UMKM secara berkelanjutan.
Setiap regulasi akan dikaji berdasarkan dampak nyata yang dirasakan pelaku usaha, mulai dari persoalan perizinan, perpajakan, perdagangan, industri, pertanian, digitalisasi, ketenagakerjaan, standardisasi produk, hingga akses terhadap pasar.
Forum tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah untuk menginventarisasi persoalan di lapangan, membahas solusi bersama, dan menyusun rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah.
Konsep “cangkrukan” dipilih karena mencerminkan budaya dialog yang akrab, terbuka, dan setara. Forum ini akan digelar setiap dua bulan di berbagai daerah di Jawa Timur agar mampu menangkap persoalan UMKM secara lebih luas dan beragam.
PWNU Jatim berharap pendekatan tersebut mampu mempertemukan kepentingan pelaku usaha, akademisi, pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam satu ruang dialog yang produktif.
Bagi Gus Kikin, keberhasilan Ekonomi Pancasila tidak diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari sejauh mana manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ketika lapangan kerja semakin terbuka, pendapatan masyarakat meningkat, UMKM tumbuh semakin kuat, dan kesenjangan ekonomi semakin kecil, di situlah Ekonomi Pancasila benar-benar bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.
Melalui gerakan ini, PWNU Jawa Timur ingin memastikan bahwa kebijakan ekonomi nasional tidak hanya lahir dari ruang-ruang birokrasi, tetapi juga berangkat dari suara pelaku usaha yang setiap hari menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. (dunk)
