Kabarkarya.com | Malang – Besarnya investasi industri belum otomatis menjamin kesejahteraan pelaku usaha kecil. Tanpa akses pasar, kepastian kemitraan, dan dukungan pembiayaan, UMKM berisiko tertinggal ketika industrialisasi dan hilirisasi terus didorong.
Persoalan inilah yang menjadi sorotan Garda UMKM Malang Raya dalam diskusi publik bertajuk Refleksi Dua Tahun Asta Cita: Hilirisasi dan Masa Depan Industri di Jawa Timur di NK Cafe, Senin (26/10/2026).
Forum tersebut menyoroti pentingnya memastikan kebijakan hilirisasi memberikan manfaat langsung bagi ekonomi daerah, terutama melalui keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri.
Koordinator Garda UMKM Malang Raya, Ahmad Fuad Rahman, menilai pelaku usaha lokal membutuhkan lebih dari sekadar dorongan untuk berkembang.
Mereka memerlukan kebijakan yang membuka peluang kemitraan dengan industri besar, akses permodalan yang terjangkau, serta kepastian pasar agar dapat meningkatkan skala usaha.
Menurut Fuad, pemerintah perlu memastikan program pembangunan dan penguatan industri turut memberikan ruang bagi UMKM di daerah. Jangan sampai peluang ekonomi hanya dapat diakses perusahaan besar, sementara usaha kecil kesulitan menembus pasar.
“Pemerintah jangan hanya fokus pada MBG dan Koperasi Merah Putih. UMKM juga harus mendapat perhatian agar bisa tumbuh dan naik kelas, dari industri rumahan menjadi industri yang lebih besar,” ujarnya.
Fuad mendorong adanya regulasi yang memastikan pelaku UMKM lokal mendapat kesempatan menjadi pemasok bahan baku maupun mitra produksi.
Skema kemitraan perlu disertai kontrak yang jelas sehingga pelaku usaha memiliki kepastian permintaan dan dapat merencanakan pengembangan bisnis.
Ia menyebut jumlah UMKM di Kota Malang mencapai sekitar 39 ribu unit. Besarnya potensi tersebut, menurut dia, perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu menghubungkan kapasitas usaha lokal dengan kebutuhan industri.
“UMKM harus diberi kesempatan untuk terlibat. Mereka membutuhkan pasar yang jelas dan akses permodalan agar bisa berkembang,” katanya.
Pemerhati dan penggerak UMKM nasional, Dr. H. R. Djoni Sudjatmoko, SE., MM., yang juga penulis buku Ekonomi Pancasila, menekankan pentingnya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Ia menilai, organisasi masyarakat dan komunitas pelaku usaha perlu menyampaikan masukan secara terperinci agar kebijakan yang telah dirancang dapat dijalankan sesuai tujuan.
Menurut Djoni, persoalan kebijakan tidak hanya terletak pada perencanaan, tetapi juga pada pelaksanaannya. Karena itu, evaluasi dari masyarakat dibutuhkan untuk mengidentifikasi hambatan sekaligus menawarkan solusi yang dapat diterapkan.
Ia juga menyoroti pentingnya desain program pemerintah yang mampu memperluas manfaat anggaran dan melibatkan pelaku ekonomi lokal.
Salah satu gagasan yang disampaikan dalam diskusi ialah mempertimbangkan skema pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan sarana produktif, termasuk kolam ikan, dengan melibatkan UMKM.
Gagasan tersebut menempatkan UMKM bukan sekadar penerima bantuan, melainkan bagian dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang, jasa, dan peluang usaha.
Bagi Garda UMKM Malang Raya, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ekonomi diterjemahkan menjadi peluang konkret bagi pelaku usaha kecil.
Fuad mendorong penguatan dukungan pemerintah agar UMKM mampu meningkatkan omzet, memperluas pasar, dan berkembang dari usaha rumahan menjadi bisnis dengan skala yang lebih besar.
Peran Kementerian UMKM dinilai penting untuk memperkuat akses pembiayaan dan membangun kemitraan produktif dengan sektor industri.
Sebab, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok tidak cukup hanya melalui ajakan atau program seremonial. Pelaku usaha membutuhkan standar produksi yang sesuai, pendampingan, akses informasi pengadaan, serta mekanisme kerja sama yang transparan.
Jika kebutuhan tersebut terpenuhi, pertumbuhan industri dapat menciptakan efek berantai bagi perekonomian daerah, mulai dari peningkatan permintaan produk lokal hingga terbukanya kesempatan kerja dan berkembangnya usaha pendukung.
Diskusi publik ini menjadi ruang bagi Garda UMKM Malang Raya untuk mendorong agar evaluasi dua tahun Asta Cita tidak hanya membahas arah pembangunan, tetapi juga mengukur sejauh mana manfaat kebijakan menjangkau pelaku ekonomi di tingkat bawah. (dunk)
