Kabarkarya.com | Blitar – Pemerintah tidak boleh hanya sibuk menyusun kebijakan dari balik meja. Persoalan masyarakat harus dijemput dengan kehadiran, komunikasi dan kemauan untuk mendengar.
Pesan itu disampaikan Kepala Bakorwil III Malang, Asep Kusdinar, saat mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersilaturahmi dengan keluarga besar Majlis Ta’lim Sabilu Taubah di Kabupaten Blitar, Sabtu malam (5/9/2026).
Bagi Asep, pertemuan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi. Lebih dari itu, perjumpaan langsung antara pemerintah dan masyarakat merupakan ruang penting untuk membaca persoalan dari dekat.
“Pemerintahan tidak cukup hanya hadir melalui kebijakan dan program. Pemerintah juga harus hadir secara langsung, membangun komunikasi dan mendengarkan masyarakat,” kata Asep.
Menurutnya, tidak semua persoalan masyarakat bisa sepenuhnya tergambar melalui laporan maupun data administratif. Kehadiran langsung di tengah warga membuat pemerintah bisa menangkap kebutuhan, keresahan dan harapan masyarakat secara lebih utuh.
Di titik inilah, kata Asep, silaturahmi memiliki makna strategis.
“Silaturahmi membuka ruang komunikasi yang lebih cair. Ada kedekatan, ada kebersamaan dan yang paling penting ada kesempatan untuk saling mendengarkan,” ujarnya.
Asep menilai, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tidak cukup dibangun dengan janji maupun program. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat pemerintah hadir, mau mendengar dan kemudian mengambil langkah nyata.
“Ketika pemerintah hadir dan mau mendengarkan, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan harapannya. Dari komunikasi seperti inilah kepercayaan dapat tumbuh,” tegasnya.
Dari Silaturahmi Menuju Solusi
Asep tidak ingin komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berhenti pada forum pertemuan. Baginya, silaturahmi harus menjadi awal dari kolaborasi untuk mencari solusi.
Setiap wilayah memiliki persoalan dan karakteristik berbeda. Karena itu, pendekatan pembangunan juga tidak bisa diseragamkan.
Bakorwil III Malang, lanjutnya, terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai unsur masyarakat dan stakeholder di wilayah kerjanya.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Semangat kebersamaan harus terus kita rawat. Pemerintah, masyarakat dan seluruh stakeholder harus berjalan bersama, karena pembangunan pada akhirnya adalah kerja bersama,” katanya.
Ia menegaskan, tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, dunia usaha hingga masyarakat di tingkat akar rumput memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan.
Sebab, pemerintah bisa menyusun program, tetapi keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat.
“Kalau komunikasi sudah terbangun, kolaborasi akan lebih mudah dilakukan. Dari kolaborasi itulah kita bisa mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” jelasnya.
Semangat tersebut menjadi bagian dari DNA Baru Bakorwil Malang. Kolaborasi, Gotong Royong, Solusi.
Asep menegaskan, konsep tersebut harus diterjemahkan dalam kerja nyata, bukan berhenti sebagai slogan.
“Kolaborasi bukan hanya konsep, tetapi harus menjadi cara kita bekerja. Gotong royong bukan hanya nilai, tetapi harus menjadi energi pembangunan. Dan setiap koordinasi harus bermuara pada solusi,” tegasnya.
Kehadiran Gubernur Khofifah di Blitar menjadi salah satu gambaran bagaimana pemerintah provinsi berupaya menjaga kedekatan dengan masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menghadirkan sejumlah intervensi di Kabupaten Blitar, mulai dari penanganan kekeringan dan penyaluran bantuan air bersih hingga Pasar Murah untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.
Bagi Asep, berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah tidak semata-mata diukur dari banyaknya program yang diluncurkan.
Yang tidak kalah penting adalah apakah masyarakat merasakan pemerintah benar-benar hadir ketika mereka membutuhkan.
“Pembangunan bukan hanya tentang program, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir, membangun hubungan dan memastikan masyarakat merasa menjadi bagian dari proses pembangunan,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa masyarakat bukan sekadar penerima manfaat. Mereka merupakan bagian penting dalam proses pembangunan itu sendiri.
Karena itu, ruang dialog dan perjumpaan antara pemerintah dengan masyarakat harus terus dibuka.
“Ketika pemerintah hadir, mendengar dan kemudian bergerak bersama masyarakat, di situlah pembangunan menjadi lebih kuat dan lebih bermakna,” pungkas Asep. (dunk)
