Misbakhun Sampaikan Afirmasi Kebijakan Politiknya Dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Probolinggo
Probolinggo – Sebagai bentuk upaya dari Komisi XI DPR-RI dan BPKP untuk mendorong efektifitas pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Digelar acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa pada Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan workshop dilaksanakan di Gedung Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Kraksaan (15/09/2023) dengan peserta yang keseluruhannya berasal dari unsur kepala dinas, camat dan kepala desa se Kabupaten Probolinggo.
Hadir sebagai salah satu narasumber dalam diskusi Panel yang dimulai pada pukul 13. 30 WIB itu adalah Anggota Komisi XI DPR-RI H. Mukhamad Misbakhun, SE, MH.
Dalam paparannya dihadapan ratusan peserta yang hadir, Legislator Partai Golkar tersebut menjelaskan tentang peran strategisnya di bidang politik dalam mendorong pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa yang lebih baik.
Misbakhun menjelaskan Fungsi DPR sebagai pengawasan untuk memastikan anggaran dana desa tersampaikan dengan baik, pencairan dan prosesnya sesuai aturan yang berlaku. Agar dana desa bisa memberikan dampak kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakat desa.
Terlebih sebagai anggota Komisi XI DPR-RI yang mempunyai ruang lingkup kerja dengan mitra komisi yaitu kementrian keuangan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat fungsinya sebagai legislator disebutnya terlibat aktif dalam penyusunan postur anggaran dana desa dan pengawasannya.
“Problem kemiskinan, stunting, pendidikan rendah itu ada di desa. Untuk itu dalam rangka membangun indonesia maka kebijakan politik harus berpihak pada penguatan desa. Ini sebagai tanggung jawab moral kami di Komisi XI untuk secara politik terus mendukung program pemerintah dalam membangun desa” Tegas Misbakhun.
Sebagai legislator yang terpilih mewakili masyarakat Probolinggo dirinya memiliki kewajiban moral untuk tetap menjaga dana desa untuk masyarakat Probolinggo tetap tersalurkan maksimal dengan alokasi yang terus terjaga.
“Kami di Komisi XI punya mitra komisi yaitu Kementrian keuangan yang menyalurkan Anggaran negara untuk desa berjalan dengan baik. BPKP juga terus kita dorong untuk maksimal melakukan kerja teknis dalam mengawasi pelaksanaan dana desa yaitu evaluasi dan monitoring. Tugas saya melakukan afirmasi kebijakan untuk mendukungnya” Terangnya.
Untuk itu Misbakhun menjelaskan bahwa acara Workshop tersebut menjadi forum yang strategis untuk memaksimalkan kompetensi pelaksana teknis dana desa dari mulai tingkat kabupaten hingga pelaksana utamanya yaitu pemerintah desa.
“Kami menyampaikan ucapan terima kasih bagi kepala desa yang telah mendedikasikan seluruh waktu, tenaga dan pikiran serta merupakan garda terdepan bagi warga nya. Disini hadir narasumber yang secara teknis akan menjelaskan dan membantu bapak semua dalam mengemban amanah pembangunan desa kita” Pungkasnya.
Selain Misbakhun hadir sebagai narasumber panel adalah Aditya Warman dari Kementrian Desa, Tauhid selaku Kepala Kanwil Kementrian Keuangan Jawa Timur dan Abd. Khoir selaku Kepala BPKP Jawa Timur.
