Walikota Pasuruan Sebut RKPD 2023 Harus Menjawab Tantangan Tahun Puncak Economic Reborn
Pasuruan – Satu tahun Pemerintah Kota pasuruan dibawah pimpinan kepala daerah Drs. H. Syaifullah Yusuf dan Adi Wibowo, S.TP, M.Si mulai mengencangkan ikat pinggang dengan menggelar forum konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.
Bertempat di gedung Gradika Bhakti Praja, Agenda Forum Konsultasi Piblik RKPD 2023 dipimpin langsung oleh Walikota Pasuruan Drs. H. Syaifullah Yusuf, Senin (21/02/2022).
Gus Ipul dalam arahannya menjelaskan bahwa RKPD 2023 disusun sebagai upaya untuk mempercepat target-target pembangunan di Kota Pasuruan.
Memulai arahannya Gus Ipul membuka data tentang kondisi objektik di Kota Pasuruan.
Gini rasio Kota Pasuruan berada di angka 3,50, pertumbuhan ekonomi naik dari -4,33 di tahun 2020 menjadi 3,4. Sedangkan angka kemiskinan di 2021 berada di urutan ke 7 terendah di Jatim yaitu di angka 6,88. Ini menurut Gus Ipul menjadi tantangan besar pembangunan di Kota Pasuruan.
“Alhamdulillah satu tahun kita sudah lakukan lompatan dan terobosan kinerja dengan diraihnya WTP dari BPK sehingga kita dapat dana insentif daerah, perda RTRW juga sudah kita selesaikan di tahun 2021 yang mana terakhir dibuat di tahun 2011” Terang Gus Ipul.
Selanjutnya indeks reformasi birokrasi berada di angka 62,19 dan Indeks Pembangunan Manusia 70,62 yang membuat Kota Pasuruan berada di urutan 10 tertinggi di Jawa Timur.
“Dalam waktu yang terbatas namun kita masih memberikan capaian-capaian ditengah kendala dan keterbatasan kita terutama keterbatasan anggaran” Imbuhnya.
Pasuruan resik yang menjadi program utama di hari jadi Kota Pasuruan ke 336 disebut Gus Ipul sebagai kunci dalam membangun wisata terintegrasi yang akan menjadi pengungkit ekonomi di Kota Pasuruan.
“Di seluruh dunia prasarat dalam membangun wisata adalah kebersihan kotanya. Ini kita gerakan kemarin dengan pasuruan resik agar Kota Pasuruan menjadi bersih dengan kerja bakti dan gotong royong seluruh masyarakat” Jelas Walikota yang sekaligus memegang amanah sebagai Sekjen PBNU.
Adapun prioritas pembangunan Kota Pasuruan adalah mengembangkan diversifikasi dan branding industri olahan unggulan. Pengembangan pariwisata terintegrasi, pemenuhan sarana dan prasarana hidup layak, penguatan sarana dan prasana sosial kesiapsiagaan dalam bencana.
Kemudian penguatan keberdayaan masyarkat dalam partisipasi pembangunan, pemenuhan dan peningkatan kualitas standar pelayanan minimal. Hingga pengembangan antar daerah dalam pengembangan pasar dan reformasi birokrasi yang berkualitas dan layanan publik yang inklusif.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa tahun 2023 disebutnya sebagai tahun puncak economic reborn karena bersamaan dengan prediksi berakhirnya pandemi di dunia. Untuk itu RKPD 2023 menjadi kunci dalam kemampuan pemerintah kota Pasuruan untuk bangkit pasca pandemi. Pemerintah Kota Pasuruan harus menyiapkan skema pemulihan ekonomi secara inklusif.
Hadir dalam forum tersebut selain Walikota Pasuruan dan Wakil Walikota Pasuruan yaitu Ketua DPRD Kota Pasuruan, Wakil Ketua DPRD, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, seluruh Anggota Dewan Kota Pasuran, Semua Kepala OPD dan semua pemangku kepentingan yg ada di Kota Pasuruan.
