Ibu-Ibu SKT Puji Konsistensi Misbakhun Perjuangkan Pelaku IHT
Pasuruan – Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun kembali menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang menggantungkan hidup pada industri hasil tembakau (IHT). Menurut Misbakhun, selama ini kebijakan negara terhadap pelaku IHT kerap kali tidak adil, di antaranya kenaikan cukai yang eksesif, polemik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang mengatur zat adiktif berupa produk hasil tembakau, serta peraturan lainnya.
Misbakhun mengemukakan hal itu saat kunjungan dan serap aspirasi ke fasilitas produksi sigaret kretek tangan (SKT) milik PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) di Probolinggo, Jumat (27/10/2023), serta PT Wahyu Manunggal Sejati, mitra Mitra Produksi Sigaret (MPS) Sampoerna di Pasuruan, Senin (30/10/2023).
Misbakhun yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) Jatim II (Kab/Kota Pasuruan – Probolinggo) ini mengapresiasi komitmen Sampoerna yang telah memiliki 2.400 karyawan, dan menambah serapan 1.300 tenaga kerja di fasilitas produksi SKTnya yang berada di Kabupaten Probolinggo.
“Saya bersyukur bisa hadir di sini. Hari ini, saya bisa menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri komitmen Sampoerna untuk membuka lapangan kerja (padat karya) bagi masyarakat Probolinggo,” kata Misbakhun.
Legislator Golkar yang dikenal konsisten membela petani tembakau ini mengatakan, selama ini pihaknya sebagai anggota DPR RI selalu memperjuangkan kelangsungan segmen SKT yang menyerap tenaga kerja yang tinggi, serta membantu petani tembakau menyerap tembakaunya. Apalagi Probolinggo ini salah satu produsen tembakau terbesar di Jawa Timur.
“Saya hanya sebagian kecil dari pengambil kebijakan itu, tapi saya bersyukur dapat memberikan dampak langsung. Tadi sama Bu Direktur MPS, saya dijelaskan bahwa pegawai MPS di Prigen ini banyak yang anggota ‘Pamong Praja’ Papa Momong Mama Bekerja,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Misbakhun menjelaskan, sebagai anggota DPR Komisi XI, salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan inilah yang mengambil posisi mengenai kebijakan tarif cukai.
“Tarif cukai yang selama ini dinaikan dengan tarif yang tinggi, untuk SKT saya minta naiknya harus maksimal 5 persen. Kalau 5 persen memberikan dampak ikutan yang luar biasa seperti ini, kita mikir lagi bila perlu diturunkan setengahnya lagi. Karena faktor tenaga kerja, faktor serapan dan dampak ekonominya ternyata sangat nyata,” terang mantan pegawai pajak ini.
Politisi kelahiran Pasuruan ini merasa berbahagia seluruh pekerja di MPS Prigen ini, mengingat tingkat pendidikannya yang tidak bisa diserap oleh sektor lain, bisa diserap bekerja di MPS, bisa menopang ekonomi keluarga karena bisa menjadi ‘Pamong Praja’.
“Saya tadi tanya ternyata sudah ada yang bekerja 11 tahun, 12 tahun, bahkan 24 tahun. Alhamdulillah ibu-ibu bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya,” katanya.
Di hadapan sekitar 1.200 ibu-ibu pelinting di MPS Prigen, Misbakhun berpesan agar mereka bekerja dengan baik, sehingga dapat memastikan kesejahteraan keluarga.
“Ibu-ibu sebagai karyawan bisa menjalankan tugas dengan baik, menjalankan pekerjaan dengan baik, pulang ke rumah mendapatkan penghasilan, bisa membantu suami, membantu keluarga untuk menyekolahkan anak. Anak-anak harus mendapat pendidikan yang baik sehingga bisa meningkatkan harkat dan martabat keluarga,” katanya yang sambut meriah oleh ibu-ibu SKT.
Sekjen Depinas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) ini berharap Sampoerna dapat mempertahankan kinerjanya. Ia juga bersyukur Sampoerna menunjukkan komitmennya meningkatkan produksi golongan SKT. Pasalnya, kretek ini merupakan warisan budaya Indonesia.
“Ibu-ibu juga harus mempunyai kebanggaan menjadi bagian dari perusahaan besar yang berkontribusi besar bagi Indonesia. Sampoerna ini salah satu penyumbang cukai terbesar bagi penerimaan negara dan mempekerjakan puluhan ribuan tenaga kerja,” ujarnya. ***
