Bertemu Jurnalis di Dapil, Misbakhun Luruskan Deviasi Informasi Tentang Omnibus Law

Pasuruan – Anggota DPR-RI yang terpilih dari daerah pemilihan Pasuruan – Probolinggo H.M. Misbakhun melakukan sosialisasi Undang-undang tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).

Kegiatan sosialisasi Undang-undang yang sedang menjadi isu nasional itu dilakukan oleh Misbakhun bersama Jurnalis Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pasuruan.

Bertempat di Hall Room Tirta Citra Indah Petahunan pada Rabu (28/10/2020) Misbakhun meluruskan deviasi informasi tentang UU Omnibus Law yang berkembang di masyarakat.

“Framing opini dengan tones negatif tentang Omnibus Law ini sangat merugikan pemerintah. Padahal undang-undang ini adalah teroboson berani presiden Jokowi untuk melakukan transformasi perubahan” Jelas Misbakhun.

Misbakhun menyebut wartawan sebagai ujung tombak menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang undang-undang cipta kerja.

“Saya sampaikan bahwa tidak ada pemerintah yang akan menyengsarakan rakyatnya. Kita menghargai perbedaan pendapat tapi yang perlu juga kita tahu bahwa dukungan terhadap Undang-undang ini juga luar biasa banyak karena permasalahan klasik dan tumpang tindih birokrasi terselesaikan dengan omnibus law” Ungkapnya.

Politisi Partai Golkar itu menyebut data bahwa setiap tahun ada sekitar 4 juta pencari kerja yang harus dicarikan lapangan pekerjaannya oleh pemerintah. Terlebih dalam situasi pandemi diperlukan langkah cepat untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja

“Titik krusial yang menghambat investasi dijawab dengan omnibus law ini. Dengan omnibus law ini maka permasalahan tersebut dapat diatasi, sehingga investasi yang datang dapat dikonversi menjadi terbukanya lapangan kerja” Jelasnya

Lebih lanjut dirinya menampik bahwa omnibus law ini adalah proyek liberalisasi. “Undang-undang ini sangat pro pada rakyat kecil khususnya UMKM, perijinan untuk UMKM dipermudah bahkan cukup dengan modal Rp. 500.000. Ini keberpihakan nyata Pemerintah dibawah Presiden Jokowi” Tandanya.

Misbakhun mempersilahkan para pihak yang tidak setuju dengan beberapa pasal untuk melakukan Judicial review sebagai cara paling bermartabat dalam Demokrasi.

“Judicial review adalah ruang paling konstitusional untuk menggugat Undang-undang Omnibus Law. Nanti kita akan menguji apakah pasal yang diperkarakan itu sesuai atau tidak dengan konstitusi” Pungkas Misbakhun menjawab pertanyaan wartawan tentang maraknya aksi demonstrasi menolak omnibus law yang anarkis.

Related posts

Leave a Comment